Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono mengingatkan saat ini Indonesia tengah menghadapi gangguan dan hambatan dalam menjaga nilai-nilai ideologi Pancasila. Menurutnya, saat ini ada suara yang cukup keras dari sekelompok masyarakat yang menginginkan pendirian kekhalifahan di Indonesia.

“Saat ini suara pemerintah kalah keras dari suara masyarakat. Harus disusun suatu rencana aksi terhadap hal-hal yang menyangkut pengawalan Pancasila,” kata Hendropriyono dalam acara kegiatan Temu Kader Kebangsaan Indonesia di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Senin (8/5).

Dia mengingatkan atas apa yang sedang terjadi di Indonesia, jika tidak cepat ditangani, maka bentuk gangguan dan hambatan tersebut akan berubah menjadi ancaman dalam waktu singkat.

Hendropriyono juga menambahkan Khilafah selamanya tidak akan pernah kompatibel dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ada sedikitnya tiga alasan utama, yaitu khilafah berbicara soal umat, sementara NKRI berbicara soal warga negara.

“Umat itu eksklusif, warga negara inklusif. Umat itu harus patuh pada khalifah, sedangkan khilafah berbicara tentang bagaimana menjadi manusia utama dari kacamata Islam,” pungkasnya saat memberikan pidato di lokasi.

Selain itu, kata dia, Republik Indonesia menjamin hak setiap orang untuk menjalani hidup sesuai dengan keyakinannya masing-masing, selama masih dalam koridor praktis Pancasila.

“Khilafah melindungi minoritas tetapi tidak melindungi hak politik mereka untuk dipilih menjadi pemimpin publik. NKRI menjamin hak setiap warga tanpa kecuali, ini membuat kita lebih banyak alternatif untuk mendapat pemimpin yang cakap dan kompeten,” tutup Hendropriyono.